PERBANKAN

BI Sebut Penurunan Suku Bunga Kredit Perbankan Belum Sepadan

MALIOBORO.NEWS, Yogyakarta- Penurunan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan menjadi salah satu strategi Bank Indonesia (BI) untuk mempercepat laju pemulihan perekonomian nasional. Penurunan SBDK perbankan telah gencar dilakukan oleh bank sentral sejak merebaknya pandemi Covid-19, hingga saat ini.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, sejak Maret 2020 hingga Maret 2021 BI telah menurunkan SBDK sebesar 174 bps. Namun demikian, sampai dengan saat ini suku bunga kredit baru mengalami penurunan sebesar 59 bps.

“Penurunan SBDK perbankan telah diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru namun secara terbatas dan belum sepadan,” tutur Destry dalam peluncuran buku ‘Kebijakan Makroprudensial di Indonesia’, (28/5).

Padahal, transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit dalam bentuk penurunan suku bunga kredit yang sepadan, diharapkan akan mampu meningkatkan permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi.

Selain penurunan suku bunga, berbagai kebijakan makroprudensial juga semakin menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Destry menjelaskan, kebijakan makroprudensial memiliki kelebihan pada kemampuannya untuk mengelola ketidakseimbangan keuangan secara keseluruhan maupun di sektor-sektor tertentu yang dipandang dapat mendorong akselerasi ekonomi.

“Seperti sektor properti, otomotif, dan UMKM, maupun sektor prioritas lainnya yang berorientasi ekspor,” ujarnya.

Beberapa kebijakan makroprudensial guna mempercepat pemulihan ekonomi telah diimplementasikan oleh BI, antara lain kebijakan Loan to Value serta penurunan uang muka bagi kredit perumahan serta kepemilikan kendaraan. Lainnya adalah penyesuaian kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan mengubah target RIM (84-94 persen), serta menambahkan komponen wesel ekspor untuk terus mendorong kredit perbankan.

“BI juga akan segera meluncurkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam rangka mendorong kredit perbankan kepada sektor pembiayaan inklusif dan UMKM,” ucap Destry. (wd)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top