OJK

Digitalisasi Di Depan Mata, OJK Minta Industri Keuangan Bersiap Menyambutnya

Pertemuan Tahunan FKIJK 2022 DIY
Kepala OJK DIY, Parjiman menyampaikan paparan mengenai pentingnya digitalisasi bagi industri keuangan

MALIOBORO.NEWS, Yogyakarta. Setelah mengalami tekanan karena pandemi covid-19 selama lebih dari 2 tahun, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (FKIJK DIY) kembali menyelenggarakan Pertemuan Tahunan FKIJK DIY secara tatap muka, Jumat (3/6). Acara yang diberi tajuk Penerapan Good Corporate Governance Pada Sektor Jasa Keuangan di Era Digital ini dihadiri oleh sekitar 200 pimpinan Industri Jasa Keuangan anggota FKIJK DIY.

Perubahan pola konsumen industri keuangan di tanah air di era digitalisasi ini terus terjadi. Bahkan akan semakin dinamis di era mendatang. Oleh karenanya, industri keuangan harus menyambutnya. Acara yang berformat talkshow ini menghadirkan narasumber Kepala OJK DIY, Parjiman; Analis Eksekutif Grup Penanganan Anti Fraud (GPAF) OJK, Tri Savitri; dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Didi Achjari, SE., M.Com, Akt.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Parjiman menuturkan era digital di industri keuangan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2016 di mana ada kebijakan dari pemerintah tentang otentifikasi produk. Penerapan Good Corporate Governance pada sektor jasa keuangan di era digital menjadi sebuah keharusan.

“Pola kerja karyawan dan juga pola konsumen sekarang sudah mulai berubah,” terang Parjiman.

Era digitalisasi semakin dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19. Di mana terjadi perubahan pola kerja dan pola layanan terutama di industri keuangan. Work from home (WFH) dan layanan kepada konsumen secara online menjadi tren baru.

Industri keuangan memang harus menyesuaikan diri. OJK sendiri telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) yang mampu mengakomodir semua jenis industri keuangan. Tujuannya agar industri keuangan bersama-sama memasuki era digitalisasi tersebut.

“Kami akui memang kemampuan industri keuangan untuk memasuki era digital memang berbeda-beda,” ujarnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kalangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terkadang skalanya masih kecil. Kemampuan mereka tentu berbeda dengan bank umum, terutama dalam penyediaan infrastruktur digital.

Oleh karenanya, OJK mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan kalangan BPR melakukan kerja sama dengan pihak lain. OJK memberikan kesempatan BPR bekerja sama dengan pihak ketiga atau sistem outsourcing.

“Era digitalisasi tidak bisa dihindari. Harus dipersiapkan, tandasnya.

Parjiman menyebut saat ini ada 15 klaster inovasi digital keuangan yang mendaftarkan dirì untuk mendapat izin beroperasi. Inovasi itu mulai dari digital signatur hingga pengambilalihan risiko. Nantinya akan semakin banyak lagi inovasi sector keuangan yang bermunculan.

Dalam kesempatan yang sama, Analis GPAF OJK Tri Savitri menuturkan penerapan Good Corporate Governance tidak boleh ditunda lagi, apalagi di era digital. Menurut Tri Savitri, OJK mengikuti standar ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

“OJK tahun 2021 berhasil memperoleh sertifikat SNI ISO 37001 tanpa adanya temuan minor maupun major dari lembaga sertifikasi. OJK sejak tahun 2015 telah menerapkan program pengendalian gratifikasi hingga saat ini,” tutur Tri Savitri.

Tujuan penerapan SMAP bagi IJK, pertama adalah untuk menghindarkan IJK dari risiko hukum pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Kedua meminimalkan biaya-biaya di luar anggaran untuk penyuapan. Kemudian, menciptakan persaingan yang sehat bagi para IJK. Terakhir adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan bisnis keuangan.
(AH/LIN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top