BPR

Gelar Musda VII Tahun 2019, DPD Perbarindo DIY Perkuat Kemitraan dengan UMKM

Musda Perbarindo VII

MALIOBORO.NEWS – Yogyakarta. DPD Perbarindo Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Musyawaran Daerah (Musda) VII bertempat di Royal Ambarrukmo Yogyakarta (8/1). Acara yang bertajuk “Peran BPR-BPRS Sebagai Mitra UMKM dalam Memperluas Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta” ini merupakan akhir masa bakti kepengurusan DPD Perbarindo DIY Periode 2015 – 2019. Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati Sleman, Sri Purnomo dan perwakilan pemerintah Kabupaten dan Kota se DIY hadir dalam acara ini.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Perbarindo DIY (2014-2018), Ascar Setiyono menyampaikan bahwa Musyawarah DIY ini menjadi forum yang penting untuk menentukan masa depan Perbarindo, terlebih dalam program-program yang akan disusun melalui Musda ini diharapkan bisa diimplementasikan sebagai sarana perkembangan industri BPR dalam kiprahnya mengembangkan UMKM dan perekonomian DIY. Menurutnya, Perbarindo DIY ingin memberikan lebih kepada UMKM DIY sebagai sahabat BPR-BPRS.

“Kami sudah merasa sangat dekat dengan pelaku UMKM. Dari dana-dana pinjaman maupun kredit yang disalurkan, sudah banyak UMKM yang terbantu dengan adanya BPR-BPRS. Kami menginginkan BPR-BPRS mengambil peran dalam upaya menaikkelaskan UMKM. Kami memohon dukungan kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengikutsertakan BPR-BPRS dalam pelaksanaan program-program pemerintah untuk membangun UMKM di DIY. Perbarindo juga berharap OJK untuk mendorong kebijakan agar kredit UMKM lebih kondusif dalam hal penyalurannya,” papar Ascar Setiyono.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perbarindo, Joko Suyanto yang hadir menjadi Keynote Speaker dalam Seminar dalam rangka Musda ini menyampaikan bahwa BPR-BPRS harus kembali ke khittahnya menjadi mitra atau sahabat pengusaha UMKM. Selain itu, Perbarindo memahami akses perbankan di Indonesia harus lebih ditingkatkan supaya para pengusaha jauh lebih efisien.

“Kehadiran BPR menjadi sangat strategis, karena UMKM membutuhkan pendampingan baik itu permodalan maupun di dalam usahanya,” ungkap Joko Suyanto.

Dalam kesempatan ini Kepala OJK DIY, Untung Nugroho memberikan apresiasi kepada DPD Perbarindo DIY yang tidak henti meningkatkan peran BPR dalam membuka akses keuangan bagi masyarakat di DIY.

“Mengembangkan UMKM tidak hanya merupakan upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan saja. Lebih jauh dari itu bagi banyak negara berkembang termasuk Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi dan membuktikan ketahanan yang tinggi dalam menghadapi krisis,” ungkap Untung Nugroho.

Menurut Untung, UMKM Indonesia menyumbang 62,57% PDB Nasional. Sektor UMKM juga identik dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan sektor UMKM menyerap 96,5% tenaga kerja Indonesia. Sehingga pengembangan UMKM menjadi prioritas pembangunan ekonomi dan akses keuangan adalah kunci utama dalam mendorong pengembangan UMK Indonesia.

Dalam Musyarawah Daerah ini juga disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPD Perbarindo DIY masa bakti 2015-2019 dan Pemilihan Pengurus DPD Perbarindo DIY masa bakti 2019-2023 (ah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top