EKONOMI

Harga Vaksin Gotong Royong Rp321.660 per Dosis

MALIOBORO.NEWS – Pemerintah telah menetapkan harga pembelian vaksin Covid-19 untuk layanan vaksinasi gotong royong. Layanan ini tidak dibiayai pemerintah, harganya Rp321.660 per dosis.

Dengan dua kali suntik setiap vaksinasi Covid-19, artinya per orang harus mengeluarkan Rp643.320 untuk dua dosis vaksin. Sementara biaya pelayanan vaksinasinya ditetapkan Rp117.910 per dosis.

Penetapan harga tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Melihat harga yang telah ditetapkan ini, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani berpendapat, harga tersebut bisa diterima oleh pengusaha.

Menurut Shinta, harga tersebut masih dalam batasan harapan pengusaha yang ingin berpartisipasi dalam vaksinasi gotong royong. Dia menambahkan, pengusaha pun siap untuk melakukan vaksinasi ini.

Sementara itu, harga yang ditetapkan merupakan harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh badan hukum atau badan usaha, sudah termasuk margin atau keuntungan 20 persen dan biaya distribusi franco kabupaten/kota. Tetapi dijelaskan dalam peraturan tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Selanjutnya pada tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen tetapi tidak termasuk pajak penghasilan (PPh).

Kemudian besaran harga pembelian vaksin ditetapkan setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari beberapa kementerian. Yaitu mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan jdih.kemkes.go.id.(rn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top