OJK

OJK DIY Edukasi Pamong Desa Soal Investasi Bodong

0 persen

MALIOBORO – OJK DIY bekerjasama dengan Pawiyatan Pamong menyelenggarakan kegiatan edukasi kepada 440 orang yang terdiri dari kepala  desa/ lurah dan staf pemerintah desa yang merupakan alumni pawiyatan pamong  di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, bertempat di Sahid Jaya Hotel & Convention dengan tema Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa/Lurah di Wilayah DIY.

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan dari  Kepala OJK DIY, Untung Nugroho, dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote  speech dan pembukaan kegiatan oleh Ketua Pawiyatan Pamong, GKR Mangkubumi.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan sejuta potensi. Menurut GKR Mangkubumi, potensi  yang saat ini dimiliki oleh Yogyakarta antara lain berupa pariwisata dan ekonomi  kreatif. Potensi-potensi tersebut telah dikembangkan oleh masyarakat DIY sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Potensi pariwisata di daerah Yogyakarta sangatlah besar mengingat Yogyakarta mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.

“Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi salah  satu permasalahan yang dihadapi di DIY. Sampai saat ini, angka kemiskinan di  DIY pada bulan September tahun 2017 mencapai 12,36% atau tertinggi se-Pulau  Jawa. Nilai indeks gini mencapai 0,441 (Maret 2018) dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Ketimpangan wilayah pun tidak terlepas dari sorotan Pemerintah  Daerah karena 15 desa termiskin terletak di Kabupaten Bantul, Kabupaten  Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul,”paparnya.

Hal ini bertolak belakang dengan  sumber daya yang ada di DIY. DIY dikenal sangat kaya dengan sumber ilmu dan  pengetahuan, seperti akademisi, perpustakaan, laboratorium, dan pusat studi.

Dalam era globalisasi dan kondisi ekonomi yang dinamis, pemerintah perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan ekonomi termasuk di sektor keuangan. Keterlibatan seluruh  lapisan masyarakat ini tentu dapat terwujud dengan komitmen yang tinggi dari  seluruh pihak, terutama industri jasa keuangan.

Dengan tersedianya akses  terhadap layanan keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga perlu ditopang oleh tingkat literasi keuangan masyarakat yang cukup, melalui berbagai program edukasi keuangan untuk  menciptakan masyarakat yang melek keuangan. Dengan demikian, masyarakat  akan lebih mudah mengerti dan memahami tentang sektor jasa keuangan yang pada akhirnya akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara  optimal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Kepala OJK DIY, Untung Nugroho mengatakan, dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen, OJK mengharapkan  dukungan dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, terutama para Kepala  Desa/Lurah, baik untuk pengenalan produk dan akses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun upaya untuk meningkatkan  jumlah masyarakat melek keuangan melalui program edukasi keuangan.

Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 menunjukkan  67,8% masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan,  namun hanya 29,7% masyarakat yang well literate.

Hal ini menunjukkan banyak  masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan tanpa dibekali  pemahaman keuangan yang memadai.

“ Untuk DI Yogyakarta, indeks literasi  keuangan juga relatif masih rendah, yaitu 38,5% dengan tingkat inklusi keuangan  sebesar 76,7%. Apabila kita melihat data pengaduan, masyarakat yang  mengadukan permasalahannya melalui surat kepada OJK DIY terdapat 153 orang  yang didominasi oleh kategori perbankan sebesar 98 kasus (64,05%), sedangkan  yang datang mengadukan langsung sebanyak 279 orang (data posisi bulan Juni  2018). Sedangkan masyarakat yang meminta layanan Informasi Debitur Sistem  Informasi Layanan Keuangan (SLIK) per posisi 26 Juli 2018 tercatat sebanyak 1.070 masyarakat termasuk di dalamnya 11 badan usaha.(fan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top