Berita Terkini

BPR
May 12, 2020

Bank Syariah BDS Berbagi di Tengah Pandemi

AAUI
April 24, 2020

AAUI Cabang Yogyakarta Serahkan Bantuan Masker untuk Warga Tirtosworo Wonogiri

BPR
April 22, 2020

Perbarindo Peduli, BPR se DIY Berbagi 1.000 Paket Sembako

BISNIS
April 21, 2020

Warga Yogyakarta Aman dan Mudah Berbelanja di Pasar Rakyat Melalui Gojek

PERBANKAN
April 18, 2020

Bank Mandiri Berikan APD ke RSUP Sardjito dan UGM

HEADLINE
April 16, 2020

Kulon Progo Sangat Butuh APD, FKIJK-DIY Bergerak Membantu

KEUANGAN
April 15, 2020

Lembaga Jasa Keuangan Tetap Beroperasi Saat PSBB

BPR
April 15, 2020

BPR Madani Sejahtera Abadi Bantu Sembako Warga Terdampak Covid-19

KOMUNITAS
April 14, 2020

FKIJK DIY Serahkan Bantuan APD Kepada Bupati Sleman

WISATA
April 13, 2020

Penutupan Candi Borobudur, Prambanan dan Boko Kembali Diperpanjang Sampai Hari Kartini Mendatang

PERBANKAN
April 13, 2020

LPS: Tidak Benar 8 Bank Berpotensi Gagal

BPR
April 10, 2020

Bank BDG Beri Keringanan Angsuran Maksimal 10 Bulan

KEUANGAN
April 5, 2020

Wimboh: Debitur Sehat Diimbau Tetap Bayar Cicilan

HEADLINE
April 5, 2020

Bank BPD DIY Dukung Penanganan Covid-19 di Gunungkidul

TEKNOLOGI
April 4, 2020

Pandemi COVID 19, Transaksi Non Tunai Meningkat

TIPS AND TRICK
April 4, 2020

Buka Peluang di Tengah Wabah, Dari Rumah Saja

EKONOMI
April 2, 2020

OJK Dukung dan Tindaklanjuti Perppu No 1 Tahun 2020

EKONOMI
April 1, 2020

Kenaikan Harga Emas Picu Inflasi di DIY

NONBANK
April 1, 2020

Berikut Kebijakan APPI tentang Restrukturisasi Pembiayaan Debitur Terdampak COVID-19

NONBANK
April 1, 2020

Berikut Cara Pengajuan Keringanan Cicilan di Perusahaan Pembiayaan

OJK Dukung dan Tindaklanjuti Perppu No 1 Tahun 2020

MALIOBORO.NEWS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik, mendukung dan menindaklanjuti penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam rangka menghadapi risiko penurunan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Perppu No. 1 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk memberikan kewenangan yang selama ini belum tercakup dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah-langkah pre-emptive untuk menghindari terjadinya tekanan di perekonomian nasional, sektor riil dan sistem keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam siaran Pers OJK, Kamis (2/4)

Anto menjelaskan bahwa OJK akan meningkatkan frekuensi assesment forward looking terhadap kondisi lembaga jasa keuangan agar bisa diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemik virus covid 19.

“Perpu ini juga sejalan dengan program restrukturisasi kredit/leasing yang telah disampaikan dalam stimulus kebijakan OJK sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi lembaga jasa keuangan, tuturnya.

Dalam kerangka itu, lanjut Anto, OJK berupaya tetap memberikan ruang terhadap sektor riil dan melakukan langkah-langkah pengawasan yang relatif lebih cepat untuk menghindari terjadinya permasalahan yang lebih dalam. Industri jasa keuangan diminta tetap mengedepankan penerapan tata kelola yang baik (governance).

Untuk memperlancar proses pengawasan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah, OJK telah mengeluarkan dan terus memonitor serta evaluasi terhadap kebijakan antara lain pelaksanaan prosedur bisnis proses melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi (seperti pelaksanaan fit and proper test melalui video conference), merelaksasi batas waktu pengiriman laporan periodik, batasan waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan RUPS secara elektronik, pengecualian prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dan memonitor transaksi perdagangan saham di bursa. (ah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *