OJK

OJK Gencar Lakukan Aktivitas Perlindungan Konsumen

MALIOBORO – Sepanjang 2017, Satgas Waspada Investasi semakin aktif, di antaranya dengan mengeluarkan imbauan kepada masyarakat terhadap entitas-entitas yang tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menuturkan, 80 entitas yang diidentifikasi berpotensi merugikan masyarakat dan terdapat 12 entitas yang telah diproses hukum. Pada awal tahun 2018, OJK juga akan melakukan re-branding contact center yang sebelumnya di nomor 1500655 menjadi kontak OJK 157, yang didukung dengan infrastruktur yang lebih andal dan layanan yang lebih cepat.

“Selain itu, OJK terus berupaya untuk mendorong penguatan infrastruktur pengawasan dan perizinan agar lebih efektif dan efisien,”ujarnya.

Beberapa penguatan yang telah dilakukan di antaranya melalui peluncuran Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi untuk percepatan proses perizinan multi sektoral. Proses perizinan yang OJK luncurkan di tahun 2017 adalah untuk penerbitan sukuk obligasi yang perizinannya dapat dipercepat dari rata-rata 105 hari kerja menjadi hanya 22 hari kerja. OJK juga akan mengimplementasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara penuh pada 1 Januari 2018. SLIK merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.

“Selain itu, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan,”ungkapnya.

Mengenai perkembangan layanan jasa keuangan berbasis teknologi/FinTech, saat ini sudah ada 27 perusahaan FinTech P2P Lending yang terdaftar/berizin di OJK dan 32 perusahaan dalam proses pendaftaran. Total pembiayaan bisnis FinTech ini telah mencapai Rp2,26 triliun dengan 290.335 peminjam.

OJK juga telah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk membentuk Fintech Center di level nasional yang akan melakukan fungsi koordinasi agar penyelenggaraan kegiatan Fintech tetap dapat tumbuh dan berkembang namun dengan tidak melupakan aspek keamanan dan juga perlindungan konsumen.

“Dari sisi regulasi, OJK telah menyusun rancangan POJK mengenai inovasi keuangan digital, rencananya akan diterbitkan pada triwulan pertama 2018. Selain itu, OJK juga akan menyusun roadmap Fintech OJK untuk 5 tahun ke depan untuk menjadi acuan dalam pengembangan, pengaturan dan pengawasan Fintech,”tambahnya.

Mengenai outlook sektor jasa keuangan tahun 2018, OJK melihat bahwa seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik di 2018, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan diperkirakan akan meningkat.
OJK optimis bahwa kredit perbankan pada tahun 2018 mendatang dapat tumbuh dalam rentang 10%-12% demikian halnya dengan Dana Pihak Ketiga yang kami perkirakan mampu tumbuh dengan kisaran 10%-12%. Selain itu, dengan fundamental ekonomi yang terjaga serta perbaikan kondisi ekonomi yang terus berlanjut, diperkirakan dari pasar modal domestik akan mampu meraup dana pembiayaan sebesar Rp253,94 triliun di tahun 2018.

Menurutnya, OJK menyadari bahwa ke depan akan banyak tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan, di antaranya kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur mengingat terbatasnya ruang pembiayaan dari APBN. Masih rendahnya size dan daya saing sektor jasa keuangan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan.

“Hadirnya financial technology yang berkembang cepat memerlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari regulator,”katanya.

Harapan yang besar agar sektor jasa keuangan dapat menjadi solusi bagi upaya penurunan tingkat ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan literasi keuangan dan penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas.

Sebab, maraknya penawaran investasi illegal yang merugikan masyarakat dengan memanfaatkan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Di mana tantangan yang berasal dari eksternal seperti normalisasi kebijakan moneter di negara maju dan tantangan geopolitik dunia.

“Menyikapi tantangan sektor jasa keuangan tersebut, OJK telah menjabarkan dalam 10 program kebijakan dan 6 Inisiatif Strategis yang bersifat lintas sektoral, strategis dan berdampak luas pada stakeholder,”pungkasnya.

(erfanto linangkung)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top